Anggaran Dinkes Dipangkas Rp220 Miliar, DPRD DKI Cecar TAPD: Ini Pelanggaran Administrasi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta mengelar rapat kerja membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terhadap Anggaran (TA) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas evaluasi tersebut bersama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Anggota dewan naik pitam saat mendapati anggaran pembelian alat kesehatan untuk 15 RSUD sebesar Rp220 miliar dalam rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dihapus atau tidak disetujui berdasarkan evaluasi Kemendagri.

Komisi E DPRD DKI Jakarta heran mengapa hanya anggaran pada satuan Dinas Kesehatan yang dikeluarkan. Sementara, organisasi perangkat daerah lain (OPD) lolos dari keharusan mengeluarkan anggarannya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menanyakan alasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal kapan dan dimana anggaran sebesar Rp220 miliar tersebut dikeluarkan. Menurut dia eksekutif tak berwenang menghapus anggaran.

"Saya curiga, kok ilangnya pas Rp220 (pengadaan Alkes) dan hanya di Dinkes, kita kaget dan curiga. Dalam evaluasi Kemendagri tidak mendrop Rp220 (miliar)," kata Basri.